Peran Strategis Indeks Masyarakat Sipil Mendorong Transformasi Sosial

Workshop dan Lokakarya IMS Kab. Gowa 2012 di Malino
(Penginapan Lombasang).
Foto: Darmawan Denassa

Yappika melaksanakan Workshop dan Lokakarya penyusunan Indeks Masyarakat Sipil (IMS) pada  empat kabupaten di Sulsel, masing-masing Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan  Gowa. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.

Untuk Kab. Takalar dan Bantaeng terselenggara  25-29/9 sedangkan Jeneponto dan Gowa 1-5/10, di Malino Kab. Gowa.

Tujuan  Workshop dan Lokakarya IMS untuk mengukur kesehatan masyarakat sipil di empat kabupaten mitra ACCESS Phase II. Pengukuran ini dilaksanakan berdasarkan empat dimensi struktur, nilai, lingkungan, dan dampak. Dimensi-dimensi itu dibagi kedalam 76 indikator.

Perwakilan warga tiap kecamatan, organisasi warga,  serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan bagian yang terlibat dalam pengukuran. Selain itu unsur non OMS seperti pemerintah (desa, kecamatan, dan kabupaten), DPRD, pasar, dan media ikut dilibatkan dalam pengukuran ini. Seluruh kabupaten melibatkan 50 orang peserta dalam pengukuran.

Empat kabupaten mitra ACCESS Phase II yang diukur kesehatan MS-nya tahun ini pada tahun 2009 telah melaksanakan pengukuran.

IMS disusun bukan semata untuk kepentingan riset, lebih dari itu indeks menjadi arena yang potensial mendorong transformasi sosial. Maupun menjadi media komunikasi  antar  MS dengan MS serta para pihak agar bisa saling memengaruhi melalui refleksi pada kondisi MS. Indesks bisa menjadi bahan utama dalam merancang strategi bersama yang partisipatif.

“MS dan pemangku kepentingan diharapkan memanfaatkan IMS untuk saling menguatkan agar peran warga dan pemerintah serta pihak lain bisa lebih baik dalam meningkatkan hasil-hasil pembangunan” pesan Ratnah Arasy PO ACCESS Phase II Sulsel.

Untuk Bantaeng dan Takalar yang telah selesai melaksanakan pengukuran, memperlihatkan terjadi peningkatan kesehatan MS, jika dibanding kondisi masyarakat sipil pada pengukuran tahun 2009. (Darmawan Denassa)